Pelatihan Tentang
Membuat Prosedur Identifikasi Dan Evaluasi Peraturan Perundangan K3

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai panduan untuk:

1. menentukan dan memiliki akses ke persyaratan peraturan perundang-undangan terbaru dan persyaratan lain yang berlaku untuk semua aspek K3 dalam penerapan SMK3 perusahaan;
2. menentukan bagaimana persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tersebut berlaku untuk perusahaan dan apa yang perlu dikomunikasikan;
3. mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya ketika menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3 secara berkelanjutan; dan
4. mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur identifikasi, akses, komunikasi, dan evaluasi kepatuhan/ pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan aspek K3 Perusahaan.

3. REFERENSI

• Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 sub elemen 2.3 tentang Peraturan perundangan dan persyaratan lain di bidang K3;
• Standard ISO 45001:2018:
  1. Klausal 6.1.3 tentang Penentuan Persyaratan Peraturan Perundang-undangan Dan Persyaratan Lainnya;
  2. klausal 9.1.2 tentang Evaluasi Kepatuhan.

4. DEFINISI

• Peraturan adalah: peraturan atau persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang dikeluarkan oleh daerah, nasional atau internas
• Ringkasan peraturan adalah: bagian atau kutipan dari isi peraturan seperti aturan, persyaratan, batasan atau baku mutu yang harus ditaati.
• Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
• Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah: merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.

5. TANGGUNG JAWAB

• Direktur bertanggung jawab untuk tercapainya komitmen dalam mematuhi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 Perusahaan.
• HSE bertanggung jawab untuk mengakses dan memperoleh peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 Perusahaan.
• HSE bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 Perusahaan.
• Semua Manager bertanggung jawab untuk:
  1. mematuhi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 di Departemennya.
  2. mengkomunikasikan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 di Departemennya.

6. LANGKAH PROSEDUR

1. Akses Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya

1. HSE mengakses ke instansi-instansi terkait untuk memperoleh peraturan perundangan K3.
2. Akses dapat dilakukan melalui telepon, faksimili, email, website atau kunjungan ke instansi tersebut. Hubungan minimal dilakukan tiap satu tahun sekali, untuk mengetahui adanya perubahan atau peraturan baru.
3. Peraturan yang dibutuhkan mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, nasional atau internasional bila ada.
4. Peraturan perundangan K3 dan peraturan perundangan lingkungan dapat diperoleh di:
   Nasional:
   • Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI
     Jl. Gatot Subroto No. 51 Jakarta Selatan
     Telp. (021) 5255733, Fax  : (021) 5268045
   • Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
     Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan (PUU)
     D.I Pandjaitan Kav. 24
     Kebon Nanas Jakarta Timur  13410
     Telp/Fax : (021) 8517185
   Daerah Tingkat I:
   • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
     Jl. Kemakmuran No.2, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117
   • DINAS LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Kalimantan Timur
     Jl. MT. Haryono No.18, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
5. Akses persyaratan lainnya bisa dilakukan di: Relasi, Customer, Badan-Badan Pemerintah, Surat Kabar, Internet dan media lain.

2. Identifikasi Peraturan

1. Direktur melalui HSE mengidentifikasi semua peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 Perusahaan
2. Hasil identifikasi dituangkan didalam Daftar Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya.
3. Masing-masing peraturan K3 dan persyaratan lainnya yang telah diidentifikasi dibuatkan ringkasan isinya dan di tuangkan didalam Ringkasan Isi Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya
4. Daftar Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya, dan Ringkasan Isi Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya didokumentasikan oleh HSE.

3. Sosialisasi Peraturan

1. Segenap jajaran manajemen mempelajari dan memahami isi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 Perusahaan.
2. Daftar peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya, Ringkasan isi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya disampaikan ke semua bagian/Departemen untuk disosialisasikan.
3. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan pekerja yang dalam kegiatannya berkaitan dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya tersebut, atau ditempelkan di papan pengumuman.
4. Masing-masing Manager Bagian bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap Sistem Manajemen K3 PT Perusahaan.

4. Evaluasi Kepatuhan

1. HSE secara periodik melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya.
2. HSE mencatat hasil evaluasi kepatuhan tersebut dalam Formulir Ringkasan Isi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perudangan K3 dan Persyaratan Lainnya.
3. Hasil evaluasi selanjutnya dibahas dalam rapat manajemen untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya.
4. Jika dari hasil evaluasi ada yang belum terpenuhi, Direktur mengeluarkan Permintaan Tindakan Koreksi Dan Perbaikan kepada bagian terkait untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar bisa memenuhi persyaratan peraturan yang dimaksud.
5. Apabila ada aspek K3 baru yang timbul akibat adanya perubahan proses, desain engineering, dan penerapan konsep teknologi baru yang belum teridentifikasi sebelumnya, maka aspek K3 tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang ada.
6. Jika ada peraturan perundangan K3 yang baru atau direvisi dan memiliki pengaruh terhadap Sistem Manajemen K3 perusahaan, maka kegiatan operasional perusahaan harus menyesuaikan dengan peraturan perundangan K3 yang baru tersebut.

---