- Dalam menyusun Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Perusahaan/ Organisasi hasrus melakukannya melalui:
- tinjauan awal kondisi K3; dan
- proses konsultasi antara manajemen dan wakil pekerja/buruh.
- Kebijakan yang ditetapkan:
- telah mendapatkan pengesahan oleh Direktur;
- tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
- secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
- dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan, melalui media:
- papan info di masing-masing tempat kerja setiap departemen/bagian;
- media email;
- pelatihan internal perusahaan;
- briefing; dan/atau
- media komunikasi WA grup.
- telah didokumentasi dan dipelihara dengan baik didalam control dokumen;
- bersifat dinamik; dan
- ditinjau ulang secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan.
- Dalam melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, Persuahaan/Organisasi harus:
- menempatkan P2K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
- merencanakan penyediaan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
- menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;
- membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
- melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
- Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
- Semua jajaran manajemen Perusahaan/Organisasi mulai dari Direktur, Kepala Bidang, dan semua Staf harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
- Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
Dokumen terkait: