Bagaimana mengidentifikasi Dasar Hukum dan Ketentuan K3 pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan?

Outline Materi

Materi ini kami susun berdasarkan silabus SKKNI (Kemnaker Nomor 131 tahun 2018) yang salah satunya mengatur tentang Unit Kompetensi Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan sebagai rujukan bagi personil Ahli K3 Ketenagalistrikan untuk mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 dalam perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian serta pengawasan pada pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan sesuai kebutuhan pekerjaan, Anda bisa mempelajari dan menererapkannya di tempat kerja perusahaan Anda, semoga bermanfaat.

• Setelah mempelajari materi ini, Anda akan kompeten dalam hal:

1. Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 pada pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan
2. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 pada pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan
3. Mengevaluasi pemenuhan penerapan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 pada pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan

• Harapannya adalah Anda memahami dan mampu dalam:

1. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 dalam perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian pengawasan pada serta pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan sesuai kebutuhan pekerjaan.
2. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3, yang dipastikan dengan kebutuhan pekerjaan.
3. Membuat analisis studi kelayakan dalam perencanaan pada pekerjaan pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pedoman K3, dan buku manual.
4. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan pembangunan pengujian pada serta pekerjaan ketenagalistrikan sesuai hasil analisis studi kelayakan.
5. Memverifikasi penerapan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 sesuai hasil analisis studi kelayakan.
6. Menyusun hasil penerapan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 sesuai format yang berlaku.
7. Melaporkan hasil penerapan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 kepada atasan untuk memperoleh pengesahan.
8. Mendokummentasikan laporan hasil penerapan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan K3 didokumentasikan sesuai prosedur.

Dasar Hukum dan Ketentuan K3 pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan

Bagaimana mengidentifikasi Dasar Hukum dan Ketentuan K3 pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan dan apa saja Peraturan Perundang-undangannya? dapatkan jawabannya dengan mempelajari materi terlampir sebagai berikut:

Hukum Ketenagalistrikan

Promo Program Pelatihan

Kami menjawab kebutuhan training Ahli K3 Ketenagalistrikan bagi perusahaan Anda, dengan memberikan metode pelatihan yang sesuai dengan silabus SKKNI dan memastikan Team Anda kompeten dan bersertifikat BNSP.